Diduga Bermasalah, Kasatker dan PPK "Bungkam" Ditanya Proyek nya

Potret proyek pekerjaan pembangunan stasiun kereta api di Sumbar, yang diduga bermasalah

Padang, (Sumbar) internewss - Proyek Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, yang beralamat dijalan Kartini Nor 19 Padang, diduga bermasalah. Disinyalir puluhan miliar menggunakan anggaran tahun 2022, pekerjaan pembangunan stasiun kereta api di daerah Padang - Padang Pariaman oleh rekanan Balai Teknik Perkeretapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat terpantau pada Januari 2023 masih dikerjakan ?.

 

Pekerjaan pembangunan stasiun kereta api yang terpantau masih dikerjakan rekanan sampai Januari 2023 seperti pekerjaan pembangunan stasiun kereta api Lubuk Buaya dan stasiun kereta api Alai. Dilokasi pekerjaan pembangunan stasiun kereta api Lubuk Buaya, pada Kamis 5 Januari 2023, terlihat sejumlah pekerja melaksanakan kegiatan penambalan dinding beton atau selimut beton yang berpori - pori pada konstruksi "peron penumpang". Disinyalir pekerjaan penambalan lobang dinding beton tersebut dilakukan untuk menutupi cacat fisik yang terjadi pasca pengecoran.

Pekerjaan lain juga masih dilakukan seperti pengecatan pada dinding beton "peron penumpang" alias tempat penumpang turun dan naik kereta api. Hal serupa juga terpantau dilokasi pekerjaan pembangunan stasiun kereta api Alai, lebih kurang belasan pekerja berada di sana seperti melakukan pekerjaan pembuatan saluran dibagian bawah peron atau disisi jalur kereta api dengan beton preceast dan pekerjaan lainnya (lihat Vidio- red). 

Beberapa pekerja yang ditanya oleh tim media mengaku pelaksana lapangan, konsultan pengawas, bahkan dari pihak Satker dan PPK proyek sedang tidak berada dilokasi."Tadi pelaksana sama pengawasnya ada pak, tapi sekarang sudah pergi"sebut salah seorang pekerja di stasiun Alai.

Tidak adanya plang proyek terpasang dilokasi pekerjaan membuat sulitnya masyarakat mengetahui informasi tentang proyek pekerjaan stasiun kereta api diwilayah Padang - Padang Pariaman. Menurut informasi yang diperoleh dari sejumlah narasumber dilokasi proyek menyebutkan untuk informasi pekerjaan pihak nya melalui Aditya Perdana Perkasa Kasatker atau Ansyari PPK Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat. 

Namun ironi nya, Aditya Perdana Perkasa yang dihubungi wartawan soal proyek nya tersebut membantah nya bahwa diri nya bukan Kasatker melainkan staf biasa. Bantahan tersebut disampaikan Aditya Perdana Perkasa menjawab pertanyaan wartawan soal proyek pekerjaan pembangunan stasiun di Padang yang terpantau masih dikerjakan kontraktor di Januari tahun 2023.

"Maaf pak saya staff bukan kasatker. Untuk informasi silahkan bersurat, nanti saya bantu teruskan ke balai"ungkap Aditya terkesan mengelak.

Sementara itu, Ansyari PPK proyek yang dihubungi via kontak watshap nya tidak menjawab panggilan tersebut. Begitu juga dengan pesan watshap yang disampaikan soal pekerjaan nya, juga tidak dibalasnya.

Masyarakat menilai ada yang disembunyikan dibalik sikap "bungkam" Kasatker dan PPK sebagai pengelola teknik dan keuangan proyek di Balai Teknik Perkeretapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat. Tertutup nya akses informasi kepada masyarakat telah mengindikasikan pihak Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat sebagai pengguna anggaran pemerintah tidak taat pada Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Lembaga MT-AB (Masyarakat Transparansi Anak Bangsa) Indonesia menduga ada indikasi KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) dalam proses teknik dan administrasi nya, seperti apa informasi nya ?.      

(DM/int)