Lembaga MT-AB Indonesia, Minta Gubernur Evaluasi Kinerja Kadis BMCKTR Sumbar
 |
| Sutarman, SE, Wakil Ketua DPP Lembaga MT-AB Indonesia dan potret pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Provinsi ruas Simpang Baso - Piladang |
Padang, (SUMBAR) internewss - Kurang baik nya kualitas dan mutu pengerjaan kontraktor yang dikeluh masyarakat terhadap Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Propinsi Ruas Simpang Baso - Piladang, di Kabupaten Tanah Datar yang menggunakan dana DAK Pusat disikapi serius oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Lembaga MT-AB (Masyarakat Transparansi Anak Bangsa) Indonesia. Wakil Ketua Bidang Investigasi DPP Lembaga MT-AB Indonesia, Sutarman, SE, menegaskan, soal mutu pekerjaan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan tidak boleh ditawar - tawar sebab itu menyangkut kelangsungan infrastruktur. Hal tersebut dikatakan Sutarman, menyikapi adanya temuan "cacat fisik" dilapangan pada aspal badan jalan yang rusak, beton saluran keropos, dan pekerjaan pemasangan batu "asal jadi".
Proyek milik Dinas BMCKTR Sumbar yang dikerjakan PT. Laskar Muda Gemilang selaku kontraktor pelaksana dinilai sudah lalai dengan mutu yang telah disepakati dalam kontrak. "Soal mutu tidak boleh main - main, karena ini menyangkut umur jalan yang dibangun. Kalau pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis nanti akan berakibat fatal pada infrastruktur jalan yang dibangun, bisa jadi rusak sebelum umur rencana seperti yang dikeluhkan masyarakat"kata Sutarman mengingatkan.
"Kami di Lembaga MT-AB Indonesia sudah banyak menerima keluhan masyarakat terkait kegiatan bidang Bina Marga Propinsi Sumatera Barat. Dari pekerjaan tidak selesai dalam waktu kontrak, kualitas pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis hingga mutu diragukan tidak sesuai ketentuan teknis yang disepakati"ungkap Sutarman.
Untuk itu, DPP Lembaga MT-AB Indonesia mendorong Gubernur Propinsi Sumatera dan Wakil Gubernur menyikapi serius kegiatan fisik dilingkungan Dinas BMCKTR Sumbar yang dikepalai oleh Era Sukma. "Kita mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur menindaklanjuti keluhan masyarakat nya dengan turun meninjau kegiatan Dinas BMCKTR Sumbar. Dan kita mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur menjadikan keluhan masyarakat ini sebuah isyarat untuk melakukan evaluasi ulang kinerja Dinas BMCKTR Sumbar dibawah komando Era Sukma, kapan perlu diganti saja"tegas Sutarman.
Bagi kepala SKPD yang tidak cermat menjalankan program Gubernur dan Wakil Gubernur, terutama kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu dikaji ulang kinerja nya. Parahnya penyerapan anggaran APBD dan APBN nya rendah jauh dari harapan Gubernur dan Wakil Gubernur, tentu ini merugikan perekonomian masyarakat akibat tidak maksimal nya belanja pemerintah.
"Kalau masih ada yang lebih pantas kenapa Era Sukma dipertahankan. Jangan ada peristiwa seperti di Pariaman, akibat buruknya pekerjaan kontraktor Dinas BMCKTR, masyarakat yang menjadi korban, dan itu sudah viral hingga Wakil Gubernur turun langsung mendatangi masyarakat nya"pungkas Sutarman. (DM/int)
Berita Terkait :
Tidak ada komentar