Pekerjaan CV.Qausar Terindikasi Cacat Teknis dan Administrasi, Sutarman.SE : Ada Indikasi Pembiaran dari PPK dan Kastker
 |
| Sutarman bersama Herwatan, diruang Kasi Intel Kajati Sumbar |
Padang,(SUMBAR) internewss - Lembaga MT-AB (Masyarakat Transparansi Anak Bangsa) Indonesia, menduga proyek preservasi jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi di jajaran Balai PJN III Sumbar, PPK TP 01 Satker (Satuan Kerja) Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumbar, dengan nilai kontrak Rp. 10, 4 miliar lebih terindikasi telah terjadi cacat teknis dan administrasi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPP Bidang Investigasi Lembaga MT- AB Indonesia, Sutarman, SE, menyikapi pemberitaan media Internewss yang menyampaikan fakta dilapangan bahwa ada pekerjaan utama diserahkan kontraktor kepada pihak lain (info lengkap baca berita sebelumnya-red). Diutarakan Sutarman, penyerahan pekerjaan utama alias di subkan kepada pihak lain oleh kontraktor dengan alasan tidak memiliki peralatan untuk pekerjaan pengaspalan lapis slarisil, sehingga minta bantu kepada rekan relasi kerja sudah terindikasi menyalahi prosedur kontrak.
"Alasan kontraktor ini perlu diungkap supaya kita mengetahui tidak ada kesalahan prosedural dibalik alasan tersebut. Jangan sampai negara dan masyarakat nanti dirugikan, oleh sebab itu kita meminta pihak penegak hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan mengungkapnya"kata Sutarman.
 |
| Potret lapangan kondisi badan aspal rusak serta berlobang pada ruas jalan Soekarno Hatta Bukittinggi, dan trotoar ditutupi semak dan bangunan liar diatasnya |
Fakta ganjil dilapangan yang disampaikan masyarakat melalui media ini perlu dukungan semua pihak termasuk pihak penegak hukum. "Sebab telah banyak bukti yang terungkap oleh penegak hukum kita dari kepolisian maupun kejaksaan, berawal dari fakta ganjil disampaikan masyarakat tersebut"ujar Sutarman.
Menurut Sutarman, dalam hal ini ada indikasi pembiaran dari PPK dan Kasatker, sehingga alasan yang dikemukakan kontraktor dalam menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain tersebut seoalah tidak ada masalah. "PPK dan Kasatker harus bertanggung jawab selaku pejabat yang ditugasi negara mengelola teknis dan administrasi proyek"jelas Sutarman.
Kepala Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat mesti menyikapi persoalan pekerjaan dibawah Satker Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumbar ini. Karena jajaran Kasatker berada dibawah naungan nya, yang ditunjuk menjalankan pekerjaan melalui dana APBN Pusat dibawah Balai PJN III Sumbar." Seperti kita ketahui saat ini persoalan kerugian uang negara pada pembangunan gedung Dinas Kebudayaan Sumbar yang dikelola Dinas Prasarana Jalan Sumbar sedang bergulir di Kejari Padang, jangan sampai ada terungkap kasus lain nya" sebut Sutarman.
Menyikapi hal ini, Lembaga MT-AB Indonesia akan menindaklanjuti informasi ini dengan turun langsung melihat kondisi ruas jalan yang dikerjakan oleh CV. Qausar Surya Gemilang pada paket preservasi jalan Kota Padang - Kota Bukittinggi. Dari informasi masyarakat, pekerjaan dilaksanakan kontraktor terkesan berjalan lambat. Hal ini disampaikan masyarakat melihat kondisi trotoar pada ruas jalan BIM - Simpang Duku masih ditutupi semak belukar, bahkan diatas trotoar telah berdiri bangunan liar ?.
Peninjauan lapangan nanti diperlukan untuk mendapatkan fakta lengkap mendukung informasi yang disampaikan masyarakat tersebut, tegas Sutarman. Seperti apakah laporannya, tunggu berita selanjutnya ! (TIM/Red)
Berita Terkait:
Tidak ada komentar