Jika APIP Mandiri, Pencegahan Korupsi Lebih Kuat
Internewss.com
JAKARTA- Jika Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kuat, independen dan mandiri, sangat membantu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai melantik sejumlah pejabat eselon di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Senin (9/7).
Menurut Tjahjo, proses penguatan APIP terus dilakukan. Rumusan detilnya telah disusun. Pun, sumber daya manusianya. Tjahjo yakin bila APIP kuat dan independen tak gampang diintervensi kepala daerah, pengawasan bisa berjalan optimal. Secara tak langsung, itu juga akan membantu meringankan tugas komisi antikorupsi.
" Saat ini telah dibahas dengan detil dengan BPKP dan KPK, seperti apa format penguatan APIP. Bahkan, sumber daya manusianya pun telah mulai disiapkan," ujarnya.
Kata Tjahjo, mereka yang akan jadi APIP direkrut dari pengawas terbaik di masing-masing daerah. " Saya kira sudah mulai berjalan dengan baik. Saya kira kalau APIP itu kuat, enggak perlu masalah-masalah kecil ini ditangani oleh KPK," kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.
APIP yang kuat lanjut Tjahjo, tak bisa ditawar-tawar lagi. APIP harus mandiri dan independen. Bukan lagi bawahan gubernur, bupati atau walikota. Diharapkan, dengan posisi seperti itu, APIP lebih berani mengkoreksi, mengingatkan, bahkan memberi sanksi kepada aparatur pemerintah yang melakukan pelanggaran.
" APIP bukan bawahan gubernur, bukan bawahan bupati langsung, sehingga dia berani mengoreksi dan mengingatkan, berani memberikan sanksi kepada aparatur pemerintah, sesuai eselonnya masing-masing, kalau memang dia menyimpang dari aturan-aturan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan anggaran. Proses penguatan APIP sekarang ini telah berjalan. Tinggal tahap akhir. Personel APIP, nanti akan dilatih intensif oleh BKPP," tuturnya.
JAKARTA- Jika Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kuat, independen dan mandiri, sangat membantu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai melantik sejumlah pejabat eselon di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Senin (9/7).
Menurut Tjahjo, proses penguatan APIP terus dilakukan. Rumusan detilnya telah disusun. Pun, sumber daya manusianya. Tjahjo yakin bila APIP kuat dan independen tak gampang diintervensi kepala daerah, pengawasan bisa berjalan optimal. Secara tak langsung, itu juga akan membantu meringankan tugas komisi antikorupsi.
" Saat ini telah dibahas dengan detil dengan BPKP dan KPK, seperti apa format penguatan APIP. Bahkan, sumber daya manusianya pun telah mulai disiapkan," ujarnya.
Kata Tjahjo, mereka yang akan jadi APIP direkrut dari pengawas terbaik di masing-masing daerah. " Saya kira sudah mulai berjalan dengan baik. Saya kira kalau APIP itu kuat, enggak perlu masalah-masalah kecil ini ditangani oleh KPK," kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.
APIP yang kuat lanjut Tjahjo, tak bisa ditawar-tawar lagi. APIP harus mandiri dan independen. Bukan lagi bawahan gubernur, bupati atau walikota. Diharapkan, dengan posisi seperti itu, APIP lebih berani mengkoreksi, mengingatkan, bahkan memberi sanksi kepada aparatur pemerintah yang melakukan pelanggaran.
" APIP bukan bawahan gubernur, bukan bawahan bupati langsung, sehingga dia berani mengoreksi dan mengingatkan, berani memberikan sanksi kepada aparatur pemerintah, sesuai eselonnya masing-masing, kalau memang dia menyimpang dari aturan-aturan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan anggaran. Proses penguatan APIP sekarang ini telah berjalan. Tinggal tahap akhir. Personel APIP, nanti akan dilatih intensif oleh BKPP," tuturnya.
# pter | Humas Kemendagri
Tidak ada komentar