"Diklat Kepemimpinan". Wagub Sumbar: Perumusan Visi Pembangunan Harus Sesuai Kondisi Wilayah dan Kebutuhan Masyarakat

Internewss.com

Padang.(SUMBAR) - Bertempat di Padang Besi Selasa (26/6/2018), Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit secara resmi membuka Dilkat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan VIII bagi Pejabat Administrator Pola Kontribusi dilingkungan pemkab/ko se Sumatera Barat di Badan Pengembangan Sumner Daya Manusia Provinsi Sumbar.

Dalam kesempatan tersebut Wagub Nasrul Abit  menyampaikan, jadi pemimpin itu mesti pandai berkomunikasi mengambil kebijakan yang tepat akan tetapi tetap sesuai aturan untuk kemajuan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang tengah dilakukan. 

Pemimpin kompetensi dan ciri utama yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) jika akan/telah menjadi pemimpin di unit kerjanya masing, antara lain: inovatif, memiliki visi yang terang dan mampu menerjemahkannya ke dalam misi-misi yang terukur. 

Dijelaskan Nasrul Abit, masyarakat kini butuh layanan pemerintahan yang ringkas, efisien, dan efektif. Pemerintah yang kadang dipandang lamban serta berbelit dalam birokrasi butuh inovasi dan pendekatan pelayanan yang lebih segar agar dapat terbebas dari stigma tersebut.

"Pemerintah lamban, birokrasinya panjang. Inilah yang selama ini melekat di masyarakat. Inilah yang harus diubah. Inilah gunanya inovasi," ujarnya.

Inovasi, sambung Wagub kemudian, juga diperlukan untuk mendapatkan alternatif penganggaran untuk percepatan pembangunan daerah yang tak sepenuhnya dapat ditutupi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

"Kalau cuma tunggu DAU/DAK, daerah tidak akan berkembang. Kalau selama ini tunggu durian jatuh, kini kejar di mana pusat durian ini. Ini termasuk inovasi. Saya sering sampaikan tapi kadang-kadang diabaikan. Eselon III harus bisa memberikan masukan pada atasannya jangan melulu menunggu DAU/DAK. Berinovasi. Buat terobosan agar ada anggaran di luar DAU/DAK. Harus ada begitu baru bisa ada percepatan," imbuhnya.

Bagaimanapun, Wagub menggarisbawahi agar inovasi yang diciptakan haruslah orisinil, sesuai dengan kebutuhan wilayah dan masyarakat, berdampak, serta dapat diterapkan.

"Buat apa inovasi-inovasi tapi tidak bisa diterapkan?" imbuh Nasrul Abit lagi.

Bersamaan dengan kemampuan menciptakan inovasi, pemimpin harus memiliki visi yang jelas & terang dan mampu menerjemahkan visi tersebut ke dalam misi dan program yang dapat dikerjakan, serta tentu saja, bisa diukur capaiannya.

"Penyebab masih ada daerah kita tertinggal adalah lemahnya visi-misi. Tugas saudaralah untuk mampu membuat dan menjabarkan visi-misi ini dengan baik. Kalau bikin (visi-misi) harus yang bisa diimplementasi. Jangan yang substansinya kurang jelas, apalagi abu2. Harus bisa dijabarkan. Harus bisa diukur. Jangan yang enak-enak didengar saja," papar Wagub.

Sebagaimana inovasi, Wagub juga menekankan agar dalam perumusan visi pembangunan harus sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakat di mana unit kerja berdiri.

"Jika saudara terlibat nanti, coba evaluasi Kabupaten/Kota saudara, berapa yang masih miskin? Berapa yang masih tertinggal? Untuk yang di Kabupaten, penilaian daerah tertinggal tinggal 1 kali lagi, 2019. Kalau masih tertinggal saat penilaian, kesempatan tinggal 2024. Kita harus fokuskan visi ke sana, kasihan masyarakat yang tinggal di sana. Sementara kalau yang di Kota, tantangannya adalah lapangan kerja, pengangguran. Buatlah visi, misi, dan program yang dapat menuntaskan persoalan itu," jelasnya.

Nasrul Abit menerangkan, dalam pelaksanaannya nanti, implementasi visi dan misi akan menemui tantangan yang jalan keluarnya tak tersedia dalam regulasi. Di titik ini, kebijakan memainkan peran. Kemampuan untuk membuat kebijakan yang tepat inilah kompetensi dan ciri utama pemimpin berikutnya menurut Wagub.

"Ini seninya, mengambil kebijakan yang tak bertentangan dengan aturan. Kalau memimpin ikut aturan saja, semua anak SMA bisa jadi pimpinan. Namun nanti akan ada kondisi yang tidak ada dalam aturan. Di sinilah kebijakan. Di sinilah seninya kepemimpinan," ujarnya.

Kepada peserta Nasrul Abit kemudian menyebutkan, untuk menguji apakah kemampuan perumusan kebijakan peserta diklat sudah baik adalah dengan menantang diri sendiri membuat kebijakan non-populis menjadi populer dan diterima masyarakat, atau mengambil kebijakan pada situasi genting yang tak ditemukan jalan keluarnya dalam regulasi tanpa melanggar hukum dari koridor regulasi itu sendiri.

Menyangkut hal ini Nasrul Abit membagi kiat, "Kalau ada kebijakan yang punya potensi tak populer, buat kebijakan itu jadi strategis."

Terakhir, untuk menunjang seluruh kompetensi tadi, dibutuhkan kemampuan komunikasi dan persuasi yang mumpuni. Kemampuan ini, selain sangat membantu dalam memperluas jaringan kerjasama, juga penting untuk mendorong tercapainya tujuan ke titik optimalnya.

Wagub bahkan bercerita tentang pengalamannya memekarkan nagari di Kab. Pesisir Selatan saat menjadi Bupati di sana dan tentang komunikasi intensif yang ia lakukan untuk mengejar anggaran Pemerintah Pusat untuk pembangunan Kab. Pesisir Selatan hingga berakhir dengan bantuan bernilai kurang lebih 60 M.

Menutup sambutannya, Nasrul Abit memberi catatan khusus kepada seluruh peserta agar, sebagai pemimpin, mampu menghargai orang lain apapun statusnya.  Penghargaan ini bisa berupa loyal dan tidak berkhianat pada atasan, selalu menjaga kebersamaan dalam unit kerja dan tidak saling mengadudomba, dan memberi peringatan pada staf tanpa mempermalukan staf bersangkutan di depan orang lain.

Kepala BPSDM Rosman Effendi dalam Laporannya menyebutkan, Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan VIII bagi Pejabat Administrator Pola Kontribusi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat kali ini diikuti oleh 40 peserta dan akan berlangsung selama 4 bulan, terhitung sejak 26 Juni 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018.

#pter