Awasi Dana Desa, Tjahjo Kumolo: Publik Perlu Ikut Serta Agar Tak Disalah Gunakan
JAKARTA.INEWS– Keterlibatan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa dinilai sangat penting. Jangan sampai anggaran yang seharusnya dipakai untuk kepentingan publik, malah menjadi lahan korupsi sekelompok orang.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta masyarakat untuk membantu mengawasi dana desa agar tak disalahgunakan. Warga di desa, kata dia dapat mulai mengawasi dengan mencermati perencanaan program.
“Misal, masyarakat butuhnya air bersih, namun malah dipakai untuk pembangunan jalan,” kata Tjahjo kepada wartawan kemarin.
Pemanfaatan dana desa juga harus dilakukan melalui musyawarah bersama. Ia mengingatkan agar jangan sampai anggaran desa itu hanya dikerjakan sekelompok orang. Pembangunan lebih menekankan dengan cara padat karya.
Selain itu, Tjahjo juga mendorong perlunya reformasi perangkat desa. Pengetahuan aparatur ini harus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nantinya mereka akan mengordinir sejumlah program agar bisa berjalan baik.
“Jangan sampai desa nelayan, pegunungan dan desa daratan ini disamakan pola dan konsepnya. Harus disesuaikan dengan kebutuhannya,” kata dia.
Semua pihak diminta saling mengawasi dan memperingati kalau ada hal-hal yang mulai dianggap menyimpang. Termasuk jajaran Kecamatan, kata Tjahjo sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah harus ikut mengkordinir desa.
“Kalau tidak ada reformasi, mau dikucurkan anggaran berapapun tidak bisa optimal. Ini perlu inovasi, perlu kratifitas untuk menggerakan dan mengorganisir masyarakat. Jangan sampai disalahgunakan anggarannya,” ujarnya.
#Gan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta masyarakat untuk membantu mengawasi dana desa agar tak disalahgunakan. Warga di desa, kata dia dapat mulai mengawasi dengan mencermati perencanaan program.
“Misal, masyarakat butuhnya air bersih, namun malah dipakai untuk pembangunan jalan,” kata Tjahjo kepada wartawan kemarin.
Pemanfaatan dana desa juga harus dilakukan melalui musyawarah bersama. Ia mengingatkan agar jangan sampai anggaran desa itu hanya dikerjakan sekelompok orang. Pembangunan lebih menekankan dengan cara padat karya.
Selain itu, Tjahjo juga mendorong perlunya reformasi perangkat desa. Pengetahuan aparatur ini harus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nantinya mereka akan mengordinir sejumlah program agar bisa berjalan baik.
“Jangan sampai desa nelayan, pegunungan dan desa daratan ini disamakan pola dan konsepnya. Harus disesuaikan dengan kebutuhannya,” kata dia.
Semua pihak diminta saling mengawasi dan memperingati kalau ada hal-hal yang mulai dianggap menyimpang. Termasuk jajaran Kecamatan, kata Tjahjo sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah harus ikut mengkordinir desa.
“Kalau tidak ada reformasi, mau dikucurkan anggaran berapapun tidak bisa optimal. Ini perlu inovasi, perlu kratifitas untuk menggerakan dan mengorganisir masyarakat. Jangan sampai disalahgunakan anggarannya,” ujarnya.
#Gan
Tidak ada komentar